Jakarta_ Pesta Demokrasi Pemilu legislatif dan pemilu presiden hampir sudah mendekati hari pemilihanya.kampanye politik sudah menebuh gendrang perang disetiap plosok nusantara bumi pertiwi ini. Namun apa dikata, demokrasi yang selama ini didengung-dengungkan masih saja mengalami kendala diseputar kevalitan para pemilih. Dan hal ini dapat mencedrai demokrasi yang lagi ditanamkan diranah Indonesia ini.
Hal ini tidak tampa sebab isapan jempol belaka, dari beberapa partai yang melakukan survai dibeberapa daerah, masih saja ditemukan ketidak valitan data pemilih tetap. Seperti ketidak valitan pemilih yang dilaporkan partai PDI Perjuangan beberapa waktu kemaren, yang menemukan ketidak valitan data pemilih di daerah Jawa Timur. Hal ini memang sudah diperkrakan oleh beberapa pengamat, bakal akan terjadi ketidak valitan data pemilih didaerah tersebut.dilema ini juga didukung fakta yang belum jauh dari ingatan kita, dalam pemlihan kepala daerah orang no satu dijawa timur. Yang menemukan kecurangan-kecurangan dalam pengembungan pemilih dan tidak validnya data pemilih yang dilaporkan.
Dan kejadian ini memang telah mengorbankan pencopotan Kapolda Jawa Timur. Tapi apakah semua ini cukup sampai di sini saja, memang ini membutuhkan jawaban yang tidak bergitu cepat. Namun kalo tidak dapat diselesaikan dalam tempo sebelum pemilihan, fenomena ini bakal akan menjadi bomerang bagi KPU sebagai pelaksana dan sudah barang tentu berimbas kepada Pemerintahan SBY yang sebagai rekanan KPU dalam Pelaksanaannya.
Namun bagaimana digedung DPR sana, dalam hal ini komisi II DPR RI mengkritisi Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akibat belum rapungnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga mempertanyakan validasi daftar pemilih karena disinyalir data pemilih pemilihan kepala daerah dan bukan dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu.
Anggota Komisi II dari FPKS Jazuli Juwaini mengatakan harusnya saat ini waktunya untuk bersiap menghadapi masa kampanye Pemilu, namun persoalan beberapa titik persoalan data pemilih masih belum selesai. Padahal katanya, anggaran untuk investaris data penduduk telah mengalami peningkatan. Tapi apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan?, ini perlu dipertanyakan.
Namun semua itu memang perlu proses dalam menyelesaikannya, tapi sudah barang tentu jangan terlalu lama dalam menyelesaikan persoalan terasebut. Karena sudah semaki dekatnya waktu pencontrengan dalam Pemilihan Pemilu Legislatif dan Presiden. Kita tunggu saja jawaban yang sebenarnya dari kinerja seluruh anggota KPU, dan disinilah dituntut dan diuji keprofesionallan kinerja anggota KPU. Supaya nantinya Pesta Demokrasi Pemilihan yang sekali Lima tahun ini berjalan dengan lancar dan tidak ada polemik, dan pihak yang dirugikan nantinya. Demi menuju Negara Demokrasi yang diharapkan seluruh Masyarakat Indonesia.Mari kita tunggu!!.*irvan/2005110140
Sumber :
n detik.com
n sctv.com
